kabinet ali sastroamidjojo 1

Kabinet Ali Sastroamidjojo I

Kabinet Ali Sastroamidjojo I, sering disebut Kabinet Ali-Wongso atau Kabinet Ali-Wongso-Arifin, memerintah pada periode 30 Juli 1953 - 12 Agustus 1955. masa bakti : 30 Juli 1953-12 Agustus 1955

No	Jabatan	Nama Menteri
1	Perdana Menteri	Ali Sastroamidjojo
	Wakil Perdana Menteri	Wongsonegoro
		Zainul Arifin
2	Menteri Luar Negeri	R. Sunarjo
3	Menteri Dalam Negeri	Hazairin
4	Menteri Perdagangan	Iskak Tjokrohadisurjo
5	Menteri Keuangan	Ong Eng Die
6	Menteri Pertahanan	Iwa Kusumasumantri
7	Menteri Kehakiman	Djody Gondokusumo
8	Menteri Penerangan	FL Tobing
9	Menteri Perhubungan	Abikusno Tjokrosujoso
	Menteri Muda Perhubungan	A. Be. De Rozari
10	Menteri Pekerjaan Umum	Rooseno
11	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	Mohammad Yamin
12	Menteri Perburuhan	Sutan Muchtar Abidin
13	Menteri Pertanian	Sadjarwo
14	Menteri Agama	Masjkur
15	Menteri Kesehatan	(a.i.)FL Tobing
16	Menteri Sosial	Pandji Suroso
17	Menteri Negara	Sudibjo (Urusan Kesejahteraan Umum)
		Mohammad Hanafiah [(Urusan Agraria)

 

Catatan

1.       ^ Iwa Kusumasumantri mengundurkan diri sebelum selesai masa jabatannya dan posisinya dibiarkan kosong.

2.       ^ Abikusno Tjokrosujoso mengundurkan diri. Digantikan sementara oleh Rooseno pada 29 September 1953.

3.       ^ Rooseno dibebaskan dari tugas sebagai Menteri Pekerjaan Umum pada 12 Oktober 1953, dipindahkan secara tetap sebagai Menteri Perhubungan. Mohammad Hasan menggantikan posisi Rooseno.

4.       ^ Lie Kiat Teng (Mohammad Ali) masuk menggantikan pejabat sementara FL Tobing.

5.       ^ Sudibjo mengundurkan diri. Dirangkap sementara Wongsonegoro sampai akhirnya diisi oleh Siradjuddin Abbas.

6.       ^ Mohammad Hanafiah digantikan oleh I Gusti Gde Raka.

Kabinet pemerintahan Indonesia
Sebelumnya: Kabinet Wilopo	Kabinet Ali Sastroamidjojo I 30 Juli 1953 - 12 Agustus 1955	Digantikan oleh: Kabinet Burhanuddin Harahap

 Program Kerja Kabinet Ali Sastroamidjojo 1

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Kabinet Ali memiliki program kerja sebagai berikut :
1. Menjaga Keamanan.

Menjaga keamanan merupakan bagian dari program kerja Kabinet Ali 1.Hal ini karena Kabinet Ali berani mengambil alih pemerintahan setelah kabinet sebelumnya runtuh. Adanya tanggungjawab kabinet ini yang kemudian akan dilaporkan terhadap DPR tentunya akan memuat suatu solusi untuk meredam ketidakstabilan Negara saat itu. Pada masa kabinet sebelumnya telah terjadi berbagai goncangan keamanan. Misalnya saja perpecahan yang terjadi di Jawa Tengah dan Jawa Timur, perselisihan yang terjadi dikalangan militer, Bahkan pembunuhan yang dilakukan kepolisian terhadap lima petani di dekat Medan (Ricklefs: 1998, 367-368, 369-370). Saat itu Kabinet Ali mengerahkan pasukan untuk meredam pemberontakan dari kota kota yang penting. Adapun keadaan ini membuat stabilitas yang dijalankan pemerintahan terganggu, selain itu juga terdapat berbagai pemberontakan di daerah-daerah.Sehingga pada Kabinet Ali 1 ini, pemerintah berupaya untuk menjaga keamanan dan memulihkan.

2. Menciptakan Kemakmuran & Kesejahteraan Rakyat.

Adanya Perang Korea antara Februari 1952- Maret 1952 memberikan dampak malasnya perekonomian Indonesia.Hal ini karena ekspor karet nasional Indonesia menjadi turun 71%.Adanya upaya untuk memperbaiki neraca perdagangan pada kabinet sebelum Kabinet Ali tidak berhasil.Apalagi solusi ekonomi yang dilakukan pemerintahan sebelumnya justru berdampak memperkeruh ketidakstabilan politik dan keamanan.(Ricklefs: 1998, 367-368).Pada tahun 1952-1953 terjadi inflasi di Indonesia. Sehingga nilai tukar rupiah turun menjadi 44,7 % dari nilai resmi menjadi 24,6 %. Pada masa Kabinet ini persediaan uang meningkat 75%, Hal ini akhirnya menyebabkan eksportir diluar Pulau Jawa yang terdiri atas orang-orang Masyumi terkena imbas dan mengalami dampak buruk pada kegiatan ekonominya (kerugian).(Ricklefs: 1998, 371).Dari adanya situasi ini menyebabkan penyelundupan semakin meningkat (tidak hanya orang miskin yang terlibat penyelundupan, tapi juga tentara-tentara).(Ricklefs: 1998, 371).Keadaan ini semakin menambah kemiskinan bangsa Indonesia.Rakyat saat itu hidup dalam kelaparan dan jauh dari kesejahteraan.Maka dari itu pada masa Kabinet Ali program kerjanya juga berupaya untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan. (Kahin, 2005:212). Adapun wujud dari upaya tersebut dengan Menekankanpengindonesiasian terhadap perekonomian dan memberi dorongan kepada pengusaha pribumi.

3. Menyelenggarakan Pemilu.

Dengan memasuki babak demokrasi liberal, maka sistem Pemerintahan Indonesia menjalani sistem yang sebelumnya diterapkan oleh Belanda.Dimana imperialism kemudian mengenalkan Indonesia pada struktur atau susunan pemerintahan yang masuk ke dalam jenis parlementer.Sebagai kabinet yang memimpin pemerintahan, maka Kabinet Ali menyanggupi inti dari pemerintahan Indonesia yang bersifat parlementer tersebut.Dalam hal ini, Kabinet Ali mengupayakan penyelenggaraan Pemilu.(Turnan, 1995: 221).Pada tanggal 31 Mei 1954 Kabinet Ali membentuk Panitia Pemilu Pusat yang diketuai oleh Hadikusumo (PNI). Selanjutnya Pada 16 April 1955 Hadikusumo mengumumkan bahwa pemilu akan diadakan pada tanggal 29 September 1955. Hal ini lah kemudian membuat berbagai kampanye yang diadakan menjadi meningkat.Adapun kampanye diadakan sampai pelosok desa.(Poesponegoro, Marwati Djoened dan Notosusanto, 1993: 526).Adapun pemilu merupakan program kerja yang utama dalam kabinet ini.(Turnan, 1995: 208).

4. Pembebasan Irian Barat secepatnya.

Kemerdekaan Indonesia, menuntut kabinet ini untuk tidak menyetujui adanya RIS.Hal ini karena pemerintahan yang ada saat itu ingin berdaulat dalam menjalankan kehidupan bernegara. Maka dari itu, pada tanggal Agustus 1954 Kabinet Ali memuat usul mengenai penghapusan Uni Belanda- Indonesia (sesuatu yang kecil) dan beberapa penyesuaian atas hasil KMB , namun hal ini tidak mencapai kemajuan. Adanya masalah pembebasan Irian yang tidak memuat hasil membuat Kabinet Ali saat itu mengajukan masalah ini ke PBB, dan dalam bulan yang sama pengaduan tersebut tidak diterima. (Ricklefs: 1998, 371).

5. Melaksanaan politik bebas-aktif

Adanya bipolarisasi dan politik konstelasi dunia membuat Indonesia tidak ingin terlibat didalamnya.Apalagi Indonesia sendiri merupakan Negara yang baru merdeka, bahkan dalam menata negaranya, Indonesia masih belum tentu arah.(Turnan, 1995: 43).Apalagi kemerdekaan Indonesia masih belum diakui oleh Belanda.Adanya ancaman kedatangan Belanda maupun Jepang bisa kapan saja menghampiri Indonesia.Maka dari itu pada masa Kabinet Ali ini menetapkan Indonesia untuk menjalankan Politik Bebas-Aktif.Adapun bebas disini terwujud dengan sifat tidak memihak Indonesia terhadap pertikaian dunia.Misalnya pada ketegangan antara Amerika dan RRC saat itu.Sedangkan aktif disini ditujukan pada perjuangan untuk membebaskan Irian dari Belanda.Indonesia ingin berperan aktif dalam menyuarakan anspirasinya pada dunia. Hal ini yang kemudian akan diwujudkan dengan pelaksanaan KAA 1955 yang mengikutsertakan Indonesia dalam menggalang perdamaian Asia-Afro. Program ini sangat didukung Soekarno.

6. Menyelesaikan Pertikaian politik

 Telah diketahui bahwa keadaan politik di Indonesia sangat tidak stabil pada masa itu.Perpecahan terjadi dikalangan elite politik.Tahta, jabatan, dan kekuasaan membuat Indonesia semakin terpuruk dalam kehidupan bernegara.Salah satu perpecahan yang ada terlihat dengan keluarnya NU dari Masyumi.Adapu hal ini dikarenakan adanya kesenjangan dalam perebutan jabatan Menteri Agama.(Ricklefs: 1998, 368).Selain itu ketidakharmonisan juga terlihat dalam hubungan PNI dan PSI.adanya aksi tuding menuding semakin gencar diarahkan satu sama lain. (Ricklefs: 1998, 369).Tidak hanya pada dunia politii, tapi juga dikalangan militer dan sebagainya terjadi kesenjagan yang tidak layak.Dan pada bulan Januari Hamengkubuwana IX mengundurkan diri dari Jabatan Menteri Pertahanan.Hal ini adalah wujud dari adanya pertikaian politik.(Ricklefs: 1998, 369).Pada masa Kabinet Ali, masalah demikian merupakan bagian dari kegiatan kerja kabinet

Masalah Yang Dihadapi

1. Pada waktu itu keamanan dibeberapa daerah tidak stabil
a) DI/TII Kartosuwirjo di Jawa Barat
ð Di Jawa Barat kegiatan Darul Islam semakin memuncak, bahkan aktivitas yang dilakukan meningkat. (Ricklefs: 1998, 369). Selain itu Darul Islam/Tentara Islam Indonesia di (DI/TII) ini disebut berasal dari Jawa Barat dan kemudian menyebar ke daerah lain. Adapun pemimpinnya adalah Kartosuwirjo. (Yulianti, 2007:249)

b) Daud Beureh di Aceh
ð Kaum muslim di Aceh mulai merasakan politik Jakarta hidup dalam keadaan, tidak beriman, dan tidak cakap. Pada tahun 1949 Aceh menjadi Propinsi Republik yang otonom.selanjutnya pada tahun 1950 Aceh digabungkan dengan Propinsi Sumatera Utara. Daud Beureu’eh, sebagai orang kuat Aceh dan benteng Republik Revolusi menolak untuk menerima pekerjaan di Jakarta dan lebih memilih untuk bermukim di Aceh dan memperhatikan perkembangan-perkembangannya. Adapun hal ini karena adanya isi kabinet terdiri atas tokoh-tokoh Masyumi (Ricklefs: 1998, 369).Pada masa Kabinet Ali. Bahkan Darul Islam berhasil memperluas wilayahnya dengan meliputi Aceh, Jawa Barat , dan Sulawesi. Pada Mei 1953, terdapat bukti bahwa ia menjalin hubungan dengan Kartosuwirjo dari Darul Islam. Daud merasa keberadaan Kabinet Ali bermaksud menangkapi orang-orang Aceh yang terkemuka.(Ricklefs: 1998, 71).Sampai tahun 1959 Daud mundur keatas bukit.Kemudian pada tanggal 19 September 1953 Daud dan PUSA terangan-terangan melakukan pemberontakan terhadap Jakarta.Ini mendapat dukungan orang-orang Aceh yang menjadi pegawai dan tentara.Saat itu Daud menyatakan bahwa Aceh merupakan bagian dari Darul Islam bukan Pemerintah Pancasila.Ketika Kabinet Ali gerakan ini dianggap sebagai hambatan yang berpengaruh terhadap ketidakstabilan Negara. Apalagi Hal ini merupakan tantangan bagi pemerintahan Kabinet Ali dan menjadi penguras utama dana. (Ricklefs: 1998, 37).

c) DI/TII Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan
ð Pada Januari 1952 Kahar Muzakar menyatakan Sulawesi Selatan merupakan wilayah dari kepemimpinan Kartosuwirjo. Namun pada akhirnya Kahar Muzakar ini berhasil ditembak oleh Tentara dari Divisi Siliwangi. (Yulianti, 2007:249).

d) DI/TII di Jawa Tengah
ð Pemberontakan ini dipimpin oleh Amir Fatah dan Mahfud Abdur Rahman.Pada tahun 1954 pemberontakan ini berhasil ditundukan oleh TNI. (Yulianti, 2007:249).

e) Persoalan dalam negeri dan luar negeri misalnya persiapan pemilihan umum yang saat itu direncanakan pada pertengahan Mei 1955 mengalami kegagalan.

f) Konflik dengan TNI-AD dalam persoalan pengangkatan seorang kepala staf .
ðKetegangan yang terjadi dilingkungan TNI-AD sejak peristiwa 17 Oktober 1952 (Pada waktu itu Nasution mendapat skors atau dinonaktifkan selama tiga tahun) kemudian berlanjut.(Ricklefs: 1998, 369).Adapun peristiwa disebabkan Kepala Staf TNI-AD “Bambang Sugeng” mengajukan permohonan.Dalam hal ini keinginan tersebut disetujui oleh kabinet. Tindak lanjut dari hal tersebut ialah pengangkatan Kolonel Bambang Utoyo oleh Mentri Pertahanan .menurut Panglima TNI-AD hal tersebut sangat tidak menghormati norma-norma yang ada di dalam lingkungan TNI-AD. Kabinet yang ada saat itu dipersalahkan, bahkan dalam Upacara Pelantikan dan Serah Terima Panglima tinggi TNI-AD tidak ada yang hadir.
(Poesponegoro, Marwati Djoened dan Notosusanto, 1993: 526).

Selain dari masalah diatas, hambatan pada kabinet ini juga meliputi masalah ekonomi.Pada program kerjanya Kabinet Ali menekankan pengindonesiasian terhadap perekonomian dan memberi dorongan kepada pengusaha pribumi.Namun pada kenyataannya tidak demikian, karena banyak perusahaan-perusahaan baru yang berkedok palsu bagi persetujuan antara pendukung pemerintah dan orang-orang Cina/Perusahaan Ali Baba.Maka dari itu Kabinet ini dikenal juga dengan Kabinet Ali Baba.Ali Baba artinya seorang pengusaha pribumi yang mewakili pengusaha Cina yang memiliki perusahaan. Dalam praktiknya duta besar Cina akan menekan orang-orang Cina untuk bekerja sama dengan pribumi, tapi keadaannya tidak demikian. Sedangkan pada saat itu Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi, pergolakan ditanah air yang menguras dana semakin membuat kemiskinan (Ricklefs , 1998:371). Apalagi pada 1955 PSI melakukan pemogokandan untuknya diredam oleh SOBSI. (Ricklefs , 1998:371).

Kelemahan Kabinet Ali Sastroamidjojo 1

1.       Sangat Tergantung Dengan Organisasi NU. Menjadikan Saat NU Meninggalkan Kabinet Sastroamidjojo , Kabinet Ini Menjadi Labil. Dan Juga Sangat Tergantung Dengan partai masyumi. Menjadiakn Partai ini tidak mandiri.

2.       Partai ini tidak bisa menghadapi masalah yang ia hadapi sehingga partai ini mengundurkan diri.Contohnya :

a.       Pergolakan  yang terjadi di daerah (DI/TII)

b.      Masalah Irian yang tidak selesai

c.       Pemilu yang tidak terlaksana, bahkan skandal korupsi ini sendiri ada di tubuh PNI

d.      Pergolakan dengan PKI

e.      Masalah dengan TNI  seputar pengangkatan staf

3.       Kerja kabinet yang tidak maksimal karena banyaknya masalah

4.       Banyak korupsi yang membuat perekonomian menurun.

Tanggapan

·         Menurut kelompok kami Kabinet Sastroamidjojo 1 merupakan  Kabinet yang cukup efektif dalam rangka untuk mengisi krisis pemerintahan di Indonesia pasca kekosongan selama 58 hari (sepeninggalan Kabinet Wilopo).

·         Selain itu program yang direncanakan sangatlah membangun sebagai contoh:

Pada program keamanan yaitu membuat solusi untuk menjaga kestabilan terutama dalam hal keamanan. Pada program kemakmuran yaitu Dapat berupaya untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan. (Kahin, 2005:212). Adapun wujud dari upaya tersebut dengan Menekankan pengindonesiasian terhadap perekonomian dan memberi dorongan kepada pengusaha pribumi.

·         Dan Suatu kremunduran akibat kurang mandirinya kabinet NU menarik dukungan dan menterinya dari kabinet sehingga keretakan dalam kabinetnya inilah yang memaksa Ali harus mengembalikan mandatnya pada presiden.kabinet ini telah berhasil memberi sumbangan bagi Indonesia , maupun benua Asia-Afrika Merangkul saudara Asia-Afrika untuk melawan kolonialisme atau neokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet, atau negara imperialis lainnya

·         Sebetulnyya, kabinet Ali Sastroamidjoyo cuup efektif karena kabinet ini berjalan cukup lama di Indonesia. Sayangnya, karena ketergantugan kabinet ini pada organisasi NU dan partai Masyumi, kabinet ini menjadi  tidak stabil setelah ditinggal 2 organisasi tersebut. Masalah – masalah yang terus menghadang partai ini juga mengganggu kabinet ini. Bila kami hidup pada jaman itu, kami akan menunntut pemerintah  unttuk bersikap lebih  tegas dan merencanakan segala kemungkinan yang akan terjadi.

Kesimpulan

Kemerdekaan yang sudah diraih dengan susah payah ternyata harus dipertahankan pula dengan lebih susah. Laporan mengenai Kabinet Ali (1953-1955) ini merupakan bagian dari sejarah pemerintahan Indonesia dalam mencoba masa demokrasi. Dari sini kita akan memperoleh sudut pandang tentang sulitnya membangun sebuah pemerintahan dalam suatu Negara. Indonesia ketika itu memiliki berbagai masalah disemua aspek kehidupan. Bahkan warisan demikian mash terasa saat ini. Adapun kisah politik, radikal, den ekonomi adalah masalah besar yang tidak pernah pergi dari kehidupan Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Sejarah pemerintahan Indonesia tidak pernah lepas dari perebutan kekuasaan dan persaingan yang tidak sehat tanpa memperdulikan nasib rakyat dan tanpa menyadari Negara kita “Indonesia” sudah jauh tertinggal dari Negara lain.